MITRA TV LAMPUNG.COM  - Gunungsugih. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Toni Sastra Jaya., SH.,MH., mendesak Inspektorat Lampung Tengah turun memeriksa mereka yang terkait dugaan belanja fiktif pembelian puluhan ribu bibit di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggibesar Lampung Tengah. 

Menurutnya, dalam kasus ini seharusnya inspektorat cepat tanggap dalam menangani setiap persoalan. Sebab, kegiatan di pemerintah itu inspektorat harus tahu yang terjadi, terlebih anggaran itu ditahun 2023.

"Jangan karena harus ada laporan mereka bekerja, kalau tidak ada laporan mereka tidak bekerja. Apakah di Inspektorat itu anggotanya hanya duduk manis tidak mau mencari berita, tidak mencari informasi, apakah tidak ada lidik tidak mencari sendiri apakah begitu?," ujar Tosa sapaan akrabnya.

Tosa yang juga anggota Komisi II, Fraksi Demokrat berharap, inspektorat tidak tumpul dan lemah dalam menangani setiap persoalan. Karena ia menilai Inspektorat saat ini tumpul dan lemah tidak cepat action, seperti tidak kerja. Mudah-mudahan dengan adanya berita ini tidak harus menunggu laporan.

"Saya meminta, Inspektorat cepat tanggap untuk Lampung Tengah lebih baik dan sesuai keinginan Bupati Lampung Tengah. Berantas sampai ke akar-akarnya kalau ada tindak pidana atau pelanggaran yang menurut inspektorat atau kepolisian itu tidak benar," pungkasnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Tim liputan  Mitra TV Lampung, Rabu siang (5/6/2024) sejumlah anggota Inspektorat Lampung Tengah datang ke Balai Kampung Poncowati. Kedatangan para petugas Inspektorat itu terkait dugaan anggaran fiktif pembelian puluhan ribu bibit yang dianggarkan melalui Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp40 juta.

Sebelumnya diberitakan, Terkuak Dugaan Anggaran Fiktif Rp 40 juta Pembelian Puluhan Ribu Bibit di Kampung Poncowati Lampung Tengah.

Sejumlah tokoh masyarakat Poncowati Kecamatan Terbanggibesar juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan memeriksa mereka-mereka yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana desa, sehingga adanya anggaran fiktif. 

"Kami mohon APH segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang ada disesa kami. Desa Poncowati harus bersih dari segala bentuk korupsi," ujar seorang tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan.

(rafi)